CGI, IMF, dan Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.
Dengan demikian dalam merumuskan SEP ini perlu dicari sumber-sumber yang menjadi “acuan tindak” dari masyarakat, yang antara lain bisa terefleksi dalam beragam peribahasa (pepatah) yang sarat dengan nilai-nilai dan pesan moral kehidupan di segala bidang, disamping dari kesenian (wayang, tari-tarian, lagu), petatah-petitih, ataupun dongeng. Peribahasa mengandung beragam makna, bisa berupa peringatan, prinsip dan sikap hidup, ajaran, nilai-nilai, ataupun etika, yang semuanya mengandung makna atau ajaran dan nilai yang disepakati masyarakat. Misalnya saja beberapa peribahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita adalah: “Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian – Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian” (ajaran untuk bekerja keras). Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (ajaran tentang kebersamaan, pemerataan, dan keadilan), Kalah jadi abu, menang jadi arang (peringatan untuk hindari konflik), Ketika ada sama dimakan, waktu tak ada sama ditahan (sikap hidup yang berorientasi pada keadilan), Ada udang dibalik batu (ajaran untuk tidak bermaksud buruk), Air beriak tanda tak dalam (perilaku-ajaran). Atau peribahasa Barat, yang sesuai dengan nilai yang dianutnya, “A golden key open every door” (Dengan uang segala kesulitan dapat diatasi!).
Pandangan tentang utang
Jika dalam berperilaku ekonomi kita menggali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita sendiri, maka sebenarnya sudah banyak peringatan untuk sejauh mungkin mengindari utang, atau tidak berutang secara berlebihan dan diluar kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, mentalitas pengutang yang ditunjukkan oleh pemerintah, yang menggantungkan pada pinjaman luar negeri untuk mendukung anggaran pemerintah, merupakan penyimpangan sikap hidup dan nilai-nilai serta ajaran ekonomi yang mengakar dalam masyarakat. Pandangan hidup ekonomi ini bisa dilihat dari beragam pepatah (peribahasa), yang mengingatkan untuk berhati-hati dalam berutang.
Ajaran tentang utang-piutang dalam peribahasa ini, misalnya, mengatakan “Utang melilit pinggang” atau “Utang sebanyak gulu” yang mengandung nilai untuk tidak berlebihan dalam berutang. Pepatah lain “Besar pasak dari pada tiang” merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan ekonomi masyarakat untuk hidup sesuai dengan kemampuannya dan tidak bersifat hedonistik, mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam berkonsumsi jika itu pada akhirnya memberatkan. Hidup harus sesuai dengan batas-batas yang dimilikinya, dan tidak tergantung pada orang lain (kemandirian dan nasionalisme) Sebagai suatu norma (elemen dari sistem), “ajaran” yang terkandung dalam pepatah itu diakui sebagai kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Ini tidak berarti bahwa utang itu tidak dibolehkan sama sekali, melainkan mengingatkan bahwa dalam berutang perlu dilihat kemampuan untuk membayar kembali, dan pengeluaran harus dikendalikan.
Dengan dasar falsafah hidup yang terkandung dalam peribahasa yang menjadi norma ekonomi tersebut dapat dinilai sejauh mana utang-utang luar negeri yang dibuat oleh masyarakat Indonesia (pemerintah dan swasta) saat ini sesuai dengan norma ekonomi kita. Nilai utang luar negeri yang totalnya mencapai US$141 milyar (lebih separo adalah utang pemerintah), jika dilihat dengan berbagai indikator makro yang ada, sudah menggambarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar dari perilaku yang sejalan dengan sistem ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan melihat Debt-service ratio (DSR) atau Debt to GDP ratio (DGR) tergambar bahwa utang ini sudah melampaui kemampuan kita untuk membayar kembali. Misalnya, “konvensi” ahli ekonomi yang moderat, menyatakan bahwa DSR ini maksimal 25%. Namun DSR Indonesia saat ini sudah sekitar 50%.
Utang pemerintah ini dibuat bukan saja ketika Indonesia menghadapi masa sulit, melainkan juga ketika kita sedang “banjir uang dari minyak” (oil boom) di tahun 1970-an dan awal 1980-an. Pada waktu itu yang dilakukan pemerintah bukan menyimpan atau menabung sebagian dana minyak tersebut, sebagaimana yang dilakukan Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, yang menyimpan dan menginvestasikan dananya di negara-negara Barat. Indonesia sebaliknya malah meningkatkan pinjamannya kepada IGGI (yang tahun 1992 berubah menjadi CGI) dengan “jaminan” penerimaan minyak yang besar. Akibatnya, ketika utang sudah mulai jatuh tempo, nila tukar rupiah merosot, dan penerimaan minyak semakin terbatas, Indonesia menghadapi kesulitan membayar kembali utangnya. Kita tejebak dalam fenomena “Gali lubang, tutup lubang”. Di samping itu, ketergantungan pada negara lain menjadi tinggi, dan kedaulatan ekonomi pun “tersandera” pada lembaga-lembaga keuangan internasonal.
Peringatan untuk menggali nilai-nilai SEP
Langkah pemerintah tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mengingatkan dan mengajarkan untuk “Sedia payung sebelum hujan” atau “Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya”. Ketika terjadi oil boom, pemerintah seperti terlena dan lupa daratan. Kita lupa bahwa cadangan minyak kita terbatas, harga minyak berfluktuasi, dan ketergantungan penerimaan dari satu komoditi sangat membahayakan perekonomian. Ini sebagai akibat perilaku yang ingin cepat enak, cepat kaya. Padahal sikap demikian merupakan perilaku keliru, yang dalam pepatah lama sudah diingatkan “Baru hendak bertunas sudah dipetik, lama-lama matilah pokoknya” (Baru beruang sedikit sudah boros, akhirnya sengsara). Akibatnya, perekonomian dilanda krisis mendalam, khususnya sektor modern yang akhirnya berdampak pada sektor lainnya.
Kasus terbelenggunya kita pada utang, dan juga terperosoknya Indonesia dalam krisis ekonomi yang terjadi sekarang, merupakan “peringatan” kepada bangsa kita untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai-nilai sistem Ekonomi Pancasila, dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kalangan cerdik pandai, untuk melakukan kajian-kajian empirik dalam merumuskan nilai-nilai yang membentuk perilaku ekonomi orang Indonesia.
Bagaimanakah selanjutnya kita menyikapi utang luar negeri ini, yang diberikan oleh negara-negara dan lembaga internasional anggota CGI? Sikap pemerintah yang mulai “menurunkan” besaran komitmen utang luar negeri yang dibuat sudah merupakan kebijakan yang tepat, walaupun nilai penurunannya masih relatif kecil yang hanya “mengimbangi” nilai bunga dan cicilan utang yang dijadwalkan kembali. Untuk mengurangi ketergantungan dan beban generasi masa akan datang, sudah selayaknya ada penjadwalan yang jelas tentang kapan kita harus berhenti berutang. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan komitmen pinjaman yang sudah dibuat sebelumnya, yang sampai saat ini banyak yang belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Misalnya tahun lalu, sekitar 25% komitmen pinjaman dari CGI tidak bisa ditarik, baik karena ketidaksiapan program yang didanai maupun karena counterpart fund yang tidak memadai. Akibatnya Indonesia harus membayar commitment fee yang besarnya 0,75% dari nilai pinjaman yang tidak ditarik tersebut.
Pemutusan Kontrak dengan IMF
Dalam kaitan dengan IMF, juga mendesak bagi pemerintah untuk segera menghentikan kontrak dngan lembaga internasional tersebut, walaupun sebenarnya juga sudah terlambat. “Jeratan” IMF pada kendali kebijakan perekonomian Indonesia, sehingga menurunkan kedaulatan nasional ekonomi kita, sudah berjalan sangat lama dengan hasil yang minimal, menelan biaya sosial-ekonomi yang mahal. Tetangga kita yang sama-sama mengalami krisis, Korea Selatan dan Thailand, hanya kurang dari dua tahun sudah melepaskan diri dari IMF. Bahkan, Malaysia pada awal krisis secara tegas menolak untuk dibantu IMF. Mereka tidak ingin dibantu atau berlama-lama berada di “tangan” IMF, karena tak ingin kedaulatan ekonominya dikendalikan lembaga internasional tersebut. Mereka tak ingin nasionalisme ekonominya “digadaikan” dengan hasil yang belum jelas. Sayangnya Indonesia, yang dalam sistem ekonominya yang ber-Pancasila mensyaratkan nasionalisme ekonomi, justru terjebak dalam tangan IMF, dan ternyata juga gagal memulihkan ekonomi nasional.
Jika kita mengatakan IMF gagal membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena sejauh ini peran IMF dengan filosofi yang dipegangnya tak selalu cocok untuk negara berkembang. Kebijakan-kebijakan IMF yang meliberalkan perekonomian dengan membuka pasar barang dan modal seluas-luasnya, sistem kurs bebas, mengetatkan APBN, menjual BUMN, dan membatasi intervensi pemerintah, tidak jarang justru bersifat kontra produktif bagi perbaikan ekonomi negara berkembang. Tak kurang dari Joseph E. Stiglitz, ekonom dunia terkemuka peraih nobel tahun 2001, menohok IMF yang dikatakannya dengan ahli ekonom “kelas tiga” ingin mengatur negara-negara yang sangat komplek permasalahan ekonominya. Hasilnya, menurut Stiglitz dalam “Globalization and Its Discontents” , justru mendorong penyebaran resesi ekonomi dari satu negara ke negara lain, menyulitkan kaum miskin karena IMF sangat berorientasi pada kepentingan elit para kreditor, menimbulkan pengangguran, dan sebagainya.
Kritik Stiglitz pada IMF tersebut tampak jelas dalam ekonomi Indonesia saat ini. Sebagai syarat bantuan IMF (yang pada awalnya saja ada 130 prasyarat), anggaran diketatkan dan defisit ditekan yang akhirnya menuai kelambanan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran, penjualan BUMN secara obral dan jatuh ke tangan asing, hapusnya segala bentuk subsidi dalam tempo singkat dengan konsekuensi merosotnya daya beli masyarakat, terus meningkatnya penduduk miskin, dan sebagainya. Kita terpaksa mengikuti pandangan IMF karena itulah syarat dari pinjaman yang diberikan. Namun demikian harus diakui IMF cukup membantu mengatasi persoalan jangka pendek, seperti gejolak nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, dana dan figur IMF cukup membantu mengatasi gejolak kurs dan mempersuasi pelaku ekonomi untuk tetap berusaha di tanah air.
Oleh karena itu, bagaimanapun juga mundurnya IMF kelak tetap perlu disikapi dan diwaspadai kemungkinan dampak negatif yang muncul. Birokrasi ekonomi kita selama lima tahun didukung secara ketat oleh IMF dan kemudian dilepas, sehingga yang terjadi bagaikan “anak yang ditinggal pergi” orang tuanya. Akibatnya mengalami shock karena kehilangan penuntun dan belum siap mandiri. Ini pula yang bisa terjadi dengan penyusun dan pelaksana kebijakan ekonomi nasional. Namun demikian inilah proses pendewasaan yang harus dihadapi perencana dan pelaksana kebijakan ekonomi Indonesia. Karenanya aspek-aspek makro ekonomi seperti berkaitan dengan efisiensi pemanfatan utang luar negeri, masuknya modal asing, peningkatan ekspor, pengendalian impor, penghematan anggaran khususnya yang menggunakan devisa, dan mencegah terjadinya capital outflow. Kebijakan yang berkaitan dengan mengundang masuk dana dari luar negeri dan menghemat keluarnya devisa merupakan langkah yang diharapkan bisa mengkompensasi dana yang tak lagi mengucur dari IMF.
Jumat, 05 Juni 2009
Rabu, 03 Juni 2009
JADIKAN INDONESIA NO PENGANGGURAN
Dulu saya mengenal Indonesia sebagai Macan Asia, dulu saya mengenal Indonesia sebagai Negara swasembada pangan. Lalu sekarang dimanakah taring Indonesia yang dulu Macan Asia? Lalu mana buktinya Indonesia pernah menjadi Negara swasembada pangan? Apa yang bisa dibanggakan oleh generasi kita? Kebanggaan Indonesia seakan surut ditelan gelombang Globalisas.
Berbagai masalah social menggelayut di dahan bumi pertiwi, salah satu contoh masqlah social yang krusial adalah masalah pengangguran. Dampak pengangguran sangat menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, keamanan dan tingkat harapan hidup semakin rendah seiring meningkatnya kriminalitas akibat pengangguran. Pengaguran kian merebak tatkala virus globalisasi menyerang Indonesia. Industri-industri di Indonesia bertambah suram masa depannya, karena angka persaingan antara industry lokal tak sebanding dengan globalisasi industry asing.
Di Indonesia jenis pengangguran di bedakan menjadi dua golongan yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Sedangkan sebab-sebab pengangguran itu sendiri dapat disebabkan karena:
1. Pengangguran akibat perubahan struktur dan kegiatan ekonomi
2. Pengangguran karena ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ditawarkan dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja
3. Perubahan permintaan terhadap tenaga kerja, yangmana bersifat sementara
4. Perubahan teknologi akibat adanya arus globalisasi dan modernisasi, sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin
Dalam menindaklanjuti masalah pengangguran di Indonesia, apakah upaya yang pemerintah terapkan sudah mampu dapat dianggap berhasil dalam aplikasinya di lapangan?
Saya tidak bermaksud menjadi oposisi bagi pemerintah, memang benar bahwa pemerintah telah berusaha meminimalkan tingkat pengangguran, namun kuantitas menunjukkan bagaiman kualitas pemerintah di lapangan. Memang jumlah pengangguran berkurang, menurut data Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka pengangguran terbuka sebanyak 8,14% pada Februari 2009, atau turun dibandingkan pada Februari 2008 yang tercatat 8,46 %. Namun saying sekali penurunan tersebut tidak di imbangi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Menurut saya, sebaiknya tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas angka pengangguran di Indonesia, masyarakat juga turut memberikan sumbang serta menjadi pioneer , memperluas kesempatan kerja dengan berwirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah mendukung dengan penggalakan pembangunan sector informal, seperi home industry. Peminjaman modal dan syarat-syarat dalam membuka industry baru maupun usaha baru, hendaknya tidak dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. Kebijakan deregulasi dan debirokrasi harus benar-benar mendapat perhatian serius penmerintah. Sehingga expektasi terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Balai-balai latihan kerja yang didirikan pemerintah lebih digiatkan, hal ini untuk optimalisasi Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan kemajuan teknologi.
Dengan penanganan serius pemerintah dan masyarakat, maka dapat dipastikan tingkat kriminalitas akan terdegradasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, optimis mampu meningkat sebesar 6,6%. Serta kita dapat menantikan kembalinya Indonesia sebagai Negara Macan Asia.
sumber : www.okezone.com
Berbagai masalah social menggelayut di dahan bumi pertiwi, salah satu contoh masqlah social yang krusial adalah masalah pengangguran. Dampak pengangguran sangat menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, keamanan dan tingkat harapan hidup semakin rendah seiring meningkatnya kriminalitas akibat pengangguran. Pengaguran kian merebak tatkala virus globalisasi menyerang Indonesia. Industri-industri di Indonesia bertambah suram masa depannya, karena angka persaingan antara industry lokal tak sebanding dengan globalisasi industry asing.
Di Indonesia jenis pengangguran di bedakan menjadi dua golongan yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Sedangkan sebab-sebab pengangguran itu sendiri dapat disebabkan karena:
1. Pengangguran akibat perubahan struktur dan kegiatan ekonomi
2. Pengangguran karena ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ditawarkan dengan keahlian yang dimiliki pencari kerja
3. Perubahan permintaan terhadap tenaga kerja, yangmana bersifat sementara
4. Perubahan teknologi akibat adanya arus globalisasi dan modernisasi, sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin
Dalam menindaklanjuti masalah pengangguran di Indonesia, apakah upaya yang pemerintah terapkan sudah mampu dapat dianggap berhasil dalam aplikasinya di lapangan?
Saya tidak bermaksud menjadi oposisi bagi pemerintah, memang benar bahwa pemerintah telah berusaha meminimalkan tingkat pengangguran, namun kuantitas menunjukkan bagaiman kualitas pemerintah di lapangan. Memang jumlah pengangguran berkurang, menurut data Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka pengangguran terbuka sebanyak 8,14% pada Februari 2009, atau turun dibandingkan pada Februari 2008 yang tercatat 8,46 %. Namun saying sekali penurunan tersebut tidak di imbangi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Menurut saya, sebaiknya tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas angka pengangguran di Indonesia, masyarakat juga turut memberikan sumbang serta menjadi pioneer , memperluas kesempatan kerja dengan berwirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah mendukung dengan penggalakan pembangunan sector informal, seperi home industry. Peminjaman modal dan syarat-syarat dalam membuka industry baru maupun usaha baru, hendaknya tidak dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. Kebijakan deregulasi dan debirokrasi harus benar-benar mendapat perhatian serius penmerintah. Sehingga expektasi terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Balai-balai latihan kerja yang didirikan pemerintah lebih digiatkan, hal ini untuk optimalisasi Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan kemajuan teknologi.
Dengan penanganan serius pemerintah dan masyarakat, maka dapat dipastikan tingkat kriminalitas akan terdegradasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, optimis mampu meningkat sebesar 6,6%. Serta kita dapat menantikan kembalinya Indonesia sebagai Negara Macan Asia.
sumber : www.okezone.com
Minggu, 31 Mei 2009
Perbedaan Modernisasi, Westernisasi, Globalisasi dan Pembangunan
Moderniasasi mengarah kepada mengubah cara berpikir tradisional dan irrasional menjadi cara berpikir rasional, efisiensi, dan praktis.
Westernisasi mengarah kepada proses identifikasi dan imitasi budaya barat.
Globalisasi merupakan peningkatan kesalingtergantungfan antar Negara di dunia, bahwa tidak ada Negara yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan Negara lain.
Pembangunan adalah suatu perubahan yang sengaja dilakukan denagnperencanaan yang matang untuk membangun Negara ke dalam kondisi yang lebih maju.
Orang Indonesia yang mengadaptasi gaya hidup kebarat-baratan seperti (suka minum-minuman keras, freeseks, senang hura-hura) itulah yang disebut condong ke arah Westernisasi. Orang seperti itu belum tentu modern dalam mentalitasnya, mungkin sesekali mereka itu masih bergaya feodal, tidak disiplin, tidak bermutu, karya-karyanya, dan jumlah anaknya pun masih banyak. Cara hidup kebarat-baratan sperti konsumerisme juga bukan tindakan yang rasional untuk ditiru, karena berefek pada pemborosan dan semakin memuncaknya tagiahn kartu kredit.
Dalam melakukan Modernisasi tidak perlu dengan Westernisasi. Hidup modern dengan menggunakan unsur-usur budaya Barat seperti ilmu dan teknologi itu tidak berarti bahwa kita melakukan Westernisasi, tetapi dalam rangka transformasi ilmu dan teknologi.
Globalisasi merupakan suatu media penyebaran budaya, tidak hanya penyebaran westernisasi, dan modernisasi saja, tetapi juga budaya-budaya lain yang tidak harus berasal dari Negara barat. Contohnya dengan adanya islamisasi, islamisasi di Indonesia berkembang sangat cepat karena adanya globalisasi. Cara berpikir islam pun tidak hanya mengutamakan rasional saja, tetapi juga sangat memperhatikan unsure irrasional, bahwa ada kekuatan lain yang lebih tinggi dari manusia yang mengatur alam semesta ini. Cra berpikir modern yang rasional tidak mampu menggambarkan adanya kenyataan tersebut.
Pembanguan juga berbeda dari modernisasi, westernisasi, dan globalisasi, letak perbedaan tersebut sangat mencolok. Bahwa pembangunan di Indonesia berdasar ideologi pancasila, yang diadakan untuk kepentingan rakyat, tidak seperti modernisasi, westernisasi, dan globalisasi yang lebih mengarah pada pembangunan bersifat neoliberal.
Dengan demikian jelas bahwa modernisasi, westernisasi, globalisasi dan pembangunan memiliki perbedaan.
Westernisasi mengarah kepada proses identifikasi dan imitasi budaya barat.
Globalisasi merupakan peningkatan kesalingtergantungfan antar Negara di dunia, bahwa tidak ada Negara yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan Negara lain.
Pembangunan adalah suatu perubahan yang sengaja dilakukan denagnperencanaan yang matang untuk membangun Negara ke dalam kondisi yang lebih maju.
Orang Indonesia yang mengadaptasi gaya hidup kebarat-baratan seperti (suka minum-minuman keras, freeseks, senang hura-hura) itulah yang disebut condong ke arah Westernisasi. Orang seperti itu belum tentu modern dalam mentalitasnya, mungkin sesekali mereka itu masih bergaya feodal, tidak disiplin, tidak bermutu, karya-karyanya, dan jumlah anaknya pun masih banyak. Cara hidup kebarat-baratan sperti konsumerisme juga bukan tindakan yang rasional untuk ditiru, karena berefek pada pemborosan dan semakin memuncaknya tagiahn kartu kredit.
Dalam melakukan Modernisasi tidak perlu dengan Westernisasi. Hidup modern dengan menggunakan unsur-usur budaya Barat seperti ilmu dan teknologi itu tidak berarti bahwa kita melakukan Westernisasi, tetapi dalam rangka transformasi ilmu dan teknologi.
Globalisasi merupakan suatu media penyebaran budaya, tidak hanya penyebaran westernisasi, dan modernisasi saja, tetapi juga budaya-budaya lain yang tidak harus berasal dari Negara barat. Contohnya dengan adanya islamisasi, islamisasi di Indonesia berkembang sangat cepat karena adanya globalisasi. Cara berpikir islam pun tidak hanya mengutamakan rasional saja, tetapi juga sangat memperhatikan unsure irrasional, bahwa ada kekuatan lain yang lebih tinggi dari manusia yang mengatur alam semesta ini. Cra berpikir modern yang rasional tidak mampu menggambarkan adanya kenyataan tersebut.
Pembanguan juga berbeda dari modernisasi, westernisasi, dan globalisasi, letak perbedaan tersebut sangat mencolok. Bahwa pembangunan di Indonesia berdasar ideologi pancasila, yang diadakan untuk kepentingan rakyat, tidak seperti modernisasi, westernisasi, dan globalisasi yang lebih mengarah pada pembangunan bersifat neoliberal.
Dengan demikian jelas bahwa modernisasi, westernisasi, globalisasi dan pembangunan memiliki perbedaan.
Persamaan Modernisasi, Globalisasi, Westernisasi, dan Pembangunan
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang memiliki keragaman budaya, setiap suku bangsa memiliki struktur budaya masing-masing. Dalam konteks modernisasi, westernisasi, dan globalisasi, buadaya di bagi menjadi dua macam yaitu budaya lokal dan budaya asing. Budaya asing adalah budaya yang datang dari luar negeri kususnya Negara-negara maju. Sedangkan budaya lokal adalah budaya setempat yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam bentuk Negara. Modernisasi, westernisasi, dan globalisasi adalah bentuk perubahan social yang mengarah kepada perubahan terencana di segala bidang, atau yang disebut Pembangunan. Dampak positif adanya modernisasi, westernisasi, dan globalisasi sama-sama dapat mempercepat pembangunan suatu daerah.
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang umumnya diciptakan oleh Negara barat (westernisasi) dimaksudkan untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas kerja manusia (modernisasi). Didukung dengan adanya globalisasi, dunia semakin tanpa batas, dan mengakibatkan budaya asing dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung program pembangunan Negara terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang umumnya diciptakan oleh Negara barat (westernisasi) dimaksudkan untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas kerja manusia (modernisasi). Didukung dengan adanya globalisasi, dunia semakin tanpa batas, dan mengakibatkan budaya asing dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung program pembangunan Negara terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Dampak Tingginya Laju Pertumbuhan Kendaraan Bermotor
Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang dipacu oleh maraknya pembangunan infrastruktur jalan raya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas paling tinggi di Indonesia. Di California menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan panjang jalan raya dalam setiap mil akan menghasilkan peningkatan jumlah kendaraan yang lewat 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995).
Sementara itu, pengalaman di Jakarta juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1999-2008 saja, setiap ada pertambahan panjang jalan sepanjang 1 kilometer di kota ini, akan selalu diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.923 unit mobil pribadi dan 3.000 kendaraan bermotor roda dua .
Kecelakaan lalu lintas terutama di darat begitu banyak terjadi selama
kurun waktu terakhir ini. Lebih-lebih menjelang, pada saat, dan setelah Idul Fitri. Peningkatan arus mudik melalui darat, laut, maupun udara terjadi cukup tajam. Kepadatan di jalur-jalur lalu lintas serta kemacetan terjadi di mana-mana sebagai bagian dari warna-warni Lebaran. Tetapi mengapa harus tetap terjadi kecelakaan yang begitu beruntun. Tidak mampukah kita belajar dari kesalahan masa lalu. Belajar dari kecerobohan yang dilakukan orang lain, agar terhindar dari kecelakaan. Mungkin ada yang menjawab, di Negara maju yang katanya sudah serba canggih saja masih ada kecelakaan. Lebih-lebih di negara sedang berkembang yang serba terbatas kondisinya. Baik menyangkut peralatan maupun sumber daya manusia.
Data tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik cukup memberikan gambaran yang memprihatinkan. Tercatat sejumlah 63 kecelakaan yang dilaporkan ke Posko Lebaran Departemen Perhubungan hingga sekarang. Kecelakaan itu menelan korban 23 orang tewas, 56 luka berat, dan 113 luka ringan. Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek menduduki peringkat tertinggi dengan 21 kecelakaan, sedangkan ruas jalan tol Jagorawi mencatat 12 kecelakaan. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di luar jalan tol dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun demikian, secara total masih terjadi peningkatan karena jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan tol mengalami kenaikan hampir 50 persen.
Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan ketimpangan. Hal ini karena semakin mudah melakukan perdagangan lintas Negara, sehingga kendaraan bermotor yang di impor dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke Negara kita. Melalui intervensi utang lembaga finansial dunia seperti IMF dan ADB, Indonesia terpaksa harus menggratiskan bea pajak impor kendaraan bermotor. Akibatnya, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organizing) membanjiri Indonesia dengan produk-produk otomotifnya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans raksasa (Trans National Cooperation) berskala global yang tidak mengenal batas Negara
Indonesia sendiri dilihat dari sumber daya manusianya belum siap untuk menerima perubahan ini, faktor tertib lalu lintas belum mampu dilaksanakan dengan baik terbukti dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, pengalaman di Jakarta juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1999-2008 saja, setiap ada pertambahan panjang jalan sepanjang 1 kilometer di kota ini, akan selalu diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.923 unit mobil pribadi dan 3.000 kendaraan bermotor roda dua .
Kecelakaan lalu lintas terutama di darat begitu banyak terjadi selama
kurun waktu terakhir ini. Lebih-lebih menjelang, pada saat, dan setelah Idul Fitri. Peningkatan arus mudik melalui darat, laut, maupun udara terjadi cukup tajam. Kepadatan di jalur-jalur lalu lintas serta kemacetan terjadi di mana-mana sebagai bagian dari warna-warni Lebaran. Tetapi mengapa harus tetap terjadi kecelakaan yang begitu beruntun. Tidak mampukah kita belajar dari kesalahan masa lalu. Belajar dari kecerobohan yang dilakukan orang lain, agar terhindar dari kecelakaan. Mungkin ada yang menjawab, di Negara maju yang katanya sudah serba canggih saja masih ada kecelakaan. Lebih-lebih di negara sedang berkembang yang serba terbatas kondisinya. Baik menyangkut peralatan maupun sumber daya manusia.
Data tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik cukup memberikan gambaran yang memprihatinkan. Tercatat sejumlah 63 kecelakaan yang dilaporkan ke Posko Lebaran Departemen Perhubungan hingga sekarang. Kecelakaan itu menelan korban 23 orang tewas, 56 luka berat, dan 113 luka ringan. Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek menduduki peringkat tertinggi dengan 21 kecelakaan, sedangkan ruas jalan tol Jagorawi mencatat 12 kecelakaan. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di luar jalan tol dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun demikian, secara total masih terjadi peningkatan karena jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan tol mengalami kenaikan hampir 50 persen.
Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan ketimpangan. Hal ini karena semakin mudah melakukan perdagangan lintas Negara, sehingga kendaraan bermotor yang di impor dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke Negara kita. Melalui intervensi utang lembaga finansial dunia seperti IMF dan ADB, Indonesia terpaksa harus menggratiskan bea pajak impor kendaraan bermotor. Akibatnya, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organizing) membanjiri Indonesia dengan produk-produk otomotifnya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans raksasa (Trans National Cooperation) berskala global yang tidak mengenal batas Negara
Indonesia sendiri dilihat dari sumber daya manusianya belum siap untuk menerima perubahan ini, faktor tertib lalu lintas belum mampu dilaksanakan dengan baik terbukti dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Sabtu, 30 Mei 2009
Angka Pengangguran di Indonesia tinggi
Angka Pengangguran di Indonesia tinggi
Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Indonesia bukannya turun tapi malah semakin naik. Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) adalah masalah social yang harus diselesaikan bangsa Indonesia, tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga rakyat harus turut serta mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia..
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya.
1. Pemalas
Kita malas berusaha. Gimana mau dapat pekerjaan kalau malas membuat lamaran kerja. Gimana mau diterima kalau asal-asalan dalam membuat lamaran. Kalau memang mau menjadi pegawai harusnya kita serius dalam mempersiapkan diri. Mulai dari menulis lamaran, tes seleksi hingga wawancara semuanya harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
2. Suka pilih-pilih jenis pekerjaan
Maunya bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Gengsi katanya. Wajar dong kalau pekerjaan nggak dapet-dapet juga. Yang lebih parah lagi adalah kebiasaan menyogok untuk mendapatkan kerja sesuai dengan yang diinginkan.
3. Maunya jadi pegawai, nggak mau wirausaha
Ini adalah penyakit turun-temurun dari bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diobati. Wajar dong kalau lapangan kerja sangat terbatas. Lha wong yang menciptakan lapangan kerja (wirausaha) juga sedikit.
Sejak lama kita sudah terbuai dengan enaknya jadi pegawai. Tiap bulan dapat gaji, lebaran dapat THR, dan dapat pensiun. Nyaman bukan? Bandingkan dengan kalau kita wirausaha.
4. Tidak mau ambil resiko
“Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja di kantor bapak. Dengan demikian bapak tidak akan rugi. Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja saya selama 3 bulan tersebut, bapak bisa pecat saya.”
Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu? Saya yakin sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja. Selama 3 bulan tersebut ia bisa menimba pengalaman sebanyak-banyaknya.
Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapat pengalaman kerja 3 bulan. Ini kan sudah lumayan.
Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut.
Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus).
1. Kebijakan makro (umum)
Kebijakan makro yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
1. Kebijakan Mikro
Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.
Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang.
Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu
Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.
Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu perlu dicegah dengan berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai kebijakan.
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.
Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya.
Soekanto, Suryono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
www.ina.go.id
www.wahyuwibowo.net/angka-pengangguran-di-indonesia-tinggi
Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Indonesia bukannya turun tapi malah semakin naik. Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) adalah masalah social yang harus diselesaikan bangsa Indonesia, tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga rakyat harus turut serta mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia..
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya.
1. Pemalas
Kita malas berusaha. Gimana mau dapat pekerjaan kalau malas membuat lamaran kerja. Gimana mau diterima kalau asal-asalan dalam membuat lamaran. Kalau memang mau menjadi pegawai harusnya kita serius dalam mempersiapkan diri. Mulai dari menulis lamaran, tes seleksi hingga wawancara semuanya harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
2. Suka pilih-pilih jenis pekerjaan
Maunya bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Gengsi katanya. Wajar dong kalau pekerjaan nggak dapet-dapet juga. Yang lebih parah lagi adalah kebiasaan menyogok untuk mendapatkan kerja sesuai dengan yang diinginkan.
3. Maunya jadi pegawai, nggak mau wirausaha
Ini adalah penyakit turun-temurun dari bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diobati. Wajar dong kalau lapangan kerja sangat terbatas. Lha wong yang menciptakan lapangan kerja (wirausaha) juga sedikit.
Sejak lama kita sudah terbuai dengan enaknya jadi pegawai. Tiap bulan dapat gaji, lebaran dapat THR, dan dapat pensiun. Nyaman bukan? Bandingkan dengan kalau kita wirausaha.
4. Tidak mau ambil resiko
“Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja di kantor bapak. Dengan demikian bapak tidak akan rugi. Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja saya selama 3 bulan tersebut, bapak bisa pecat saya.”
Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu? Saya yakin sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja. Selama 3 bulan tersebut ia bisa menimba pengalaman sebanyak-banyaknya.
Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapat pengalaman kerja 3 bulan. Ini kan sudah lumayan.
Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut.
Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus).
1. Kebijakan makro (umum)
Kebijakan makro yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
1. Kebijakan Mikro
Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.
Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang.
Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu
Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.
Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu perlu dicegah dengan berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai kebijakan.
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.
Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya.
Soekanto, Suryono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
www.ina.go.id
www.wahyuwibowo.net/angka-pengangguran-di-indonesia-tinggi
Kamis, 28 Mei 2009
FORMAT PROPOSAL PENDIRIAN USAHA
FORMAT PROPOSAL PENDIRIAN USAHA
(JUDUL PROPOSAL PENDIRIAN USAHA)
A. PENDAHULUAN
1. Latar belakang pendirian usaha
2. Visi perusahaan
3. Misi perusahaan
B. TUJUAN
(tujuan didirikannya usaha tersebut)
C. KEPENGURUSAN
(struktur organisasi penanggung jawab perusahaan)
D. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama perusahaan
2. Alamat perusahaan
E. TENAGA KERJA
(nama, jumlah, jam kerja, & job description)
F. SARANA PRASARANA
(aspek bangunan, aspek peralatan kantor, aspek peralatan produksi, bahan
G. PETA PEMASARAN
(strategi pemasaran / rencana pendistribusian disertai data-data / layout yang mendukung / melengkapi dari rencana pemasaran yang akan dilakukan)
H. STUDI KELAYAKAN
(lihat format analisis usaha dalam Format Laporan)
I. ANALISIS SWOT
(uraikan SWOT dan analisislah sehingga dapat diambil langkah-langkah yang mendukung terwujudnya visi & misi)
J. KESIMPULAN
(beberapa simpulan data yang menjadikan perusahaan tersebut layak didirikan)
CONTOH PROPOSAL USAHA MAKANAN
A.Pendahuluan
Latar belakang
Pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis katering makanan.
Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimanan menggaet order.. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh order tersebut. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. Yang ketiga adalah persiapkan mental dan keberanian memulai. Singkirkan hambatan psikologis rasa malu, takut gagal dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Jangan lupa harus siap menghadapi resiko, dimana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Semakin besar untungnya maka resikonya pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal daripada gagal mencoba.
A. Aspek manajemen
Bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal
Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing, misalkan dari 5 orang
3 orang bertugas membuat masakan dan penyajiannya
2 orang bertugas mencari bahan masakan, mengantar pesanan dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan.
B. Aspek Pemasaran
a) Target Pasar
yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha katering bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila telah pesanan telah diterima. Maka, tanpa pesanan, kegiatan produksi perusahaan katering tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan dan administrasi.
Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dan tenaga.
Pesaing kita dari perusahaan katering lainnya
b) Konsep pemasaran
terdiri dari 4 elemen (Price+Place+Promotion). UNTUK PRODUK, Anda mesti mensurvai para pesaing-pesaing Anda. Misalnya saja, menentukan apa, 10 menu terpopuler untuk katering di tempat anda. Nah, khusus, ke 10 menu itu, Anda mutlak menguasainya. Langkah berikutnya, bertanya kepada diri kita sendiri untuk maju selangkah lebih maju. Misalnya, dengan melakukan inovasi. Mampukah kita menciptakan hal-hal yang baru dengan 10 menu populer itu. Contoh, bagaimana caranya membuat nasi goreng kita beda dan terlihat lebih unik serta kalau bisa catering murah.
c) Produk dan penetapan Harga
Untuk menetapkan harga kita perlu melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi harga Anda. Tidak jarang harga kita terlalu mahal karena sistem produksi yang salah dan tidak efektif. Anda perlu misalnya mencari suplier yang mampu mensuplai bahan
C0NTOH DAFTAR MENU NASI KOTAK
NASI KUNING
Nasi kuning
Mie
Kering tempe
Ayam goreng
Perkedel
Krupuk udang
Rp. 7.500,-
NASI PUTIH/URAP
Nasi Putih
Urap – urap
Trancaman
Ayam bumbu rujak
Rempeyek
Rp. 7.500,-
Dan lain-lain tergantung makanan yang dipesan
Berbagai masakan yang disesuaikan dengan pesanan
d) Distribusi dan Promosi
Bisnis katering adalah bisnis kepercayaan dan “rasa”. Untuk membuka pasar kita bisa memulai dari acara-acara hajatan keluarga sendiri yang kita kelola sendiri kateringnya dan di setiap meja penyajian kita tempelkan nama katering kita sebagai tanda pengenal dan promosi. Akan lebih baik jika kita sudah menyediakan brosur dan kartu nama. Jika kita bisa mengelola pelayanan katering di hajatan keluarga dengan baik maka semua kenalan dan relasi akan mengetahui kemampuan kita. Untuk mengetahui kualitas dan nikmatnya masakan kita bisa memulai dengan memasak dan menyajikan berbagai menu dalam setiap acara arisan keluarga, RT atau perkumpulan yang kita ikuti dan dengarkan dna minta komentar tamu kita. Dari sini kepercayaan kepada anda akan muncul dan akan tersebar dari mulut ke mulut ini terkadang lebih efektif dibandingkan kita menyebar brosur dan beriklan tanpa pernah kita menunjukkan kemampuan kita di sebuah acara. Dalam bisnis yang utama dalah kesinambungan order maka untuk memperoleh order konsep pemasaran yang lebih komprehensif perlu difikirkan. Penawaran door to door di instansi-instansi pemerintah juga bisa dilakukan. Di awal Anda membuka usaha, buatlah promosi. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan harga miring untuk setiap pemesanan dan Jangan pelit/segan memberikan sample masakan/mengundang makan orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan di sebuah perusahaan/intansi..
C. Aspek Operasional
Masalah-masalah teknis yang menyangkut seluk beluk pekerjaan perlu dipersiapkan rapi. Mulai menghitung kemampuan diri, keterampilan yang dimiliki yang menyangkut bidang pekerjaan itu. Misalnya untuk usaha katering, paling tidak yang dibutuhkan adalah mengerti tentang masakan--syukur-syukur bila Anda pandai memasak, dan lebih baik lagi bila Anda adalah seorang ahli memasak. Untuk menjadi pengusaha katering tidak harus menjadi ahli masak dulu, tapi yang terpenting adalah mampu mengelola usaha itu, sementara untuk tenaga ahli yang bisa memasak, Anda bisa melakukan prekrutan.
Telah di jabarkan di atas bahwa katering ini dikelola bersama-sama dan tiap orang punya tugas masing-masing
Cara penjaminan mutu dengan cara kita hanya akan berproduksi setelah mendapatkan pesanan jadi masakan dijamin masih segar.
Lokasi bisnis ini di jalankan ditempat keramaian. Misalnya di kantor-kantor, dekat dengan lembaga pendidikan dan mudah dijangkau semua orang.
D. Kiat-Kiat Pengelolaan Usaha Katering
Apa yang menjadi kunci sukses bisnis katering ini?
Punya Visi
Sederhana sebenarnya. Setiap orang yang ingin menjadi pengusaha apa pun jenisnya, perlu memiliki visi. Tidak usah muluk-muluk. Tapi mutlak ada. Ingatlah, bisnis itu mirip dengan bayi. Sekali saja ia dilahirkan maka tanggung jawab kitalah untuk mendidik dan membesarkannya hingga dewasa. Tidak bisa asal saja. Dan kalau sudah tidak suka dan banyak problem lalu main ditinggal saja. Bayi perlu persiapan yang banyak. Harus ada cinta dan kasih misalnya. Bisnis juga demikian. Itu sebabnya bisnis yang langgeng seringkali datang dari hobi kita sehari-hari. Karena hobi, dan sesuatu yang kita sukai, semangat dan minat kita akan selalu besar. Ini faktor yang penting sekali.
Rencana Matang
Rencana usaha diperlukan untuk perlindungan bisnis kita. Kita perlu memiliki wawasan yang luas, dan tiap masalah minimal telah kita periksa. Misalnya dalam paket catering pernikahan atau katering ulang tahun masalahnya apa saja. Mulai dari masalah produksi, staf, produknya (menu), pemasaran, logistik ,dan promosi, semuanya harus masuk "check-list". Hal ini untuk menghindarkan situasi yang "chaos"(tumpang-tindih, RED), dan manajemen tambal sulam di masa mendatang. Anda tidak perlu membuat rencana kerja setebal 100 halaman misalnya, tapi cukup 2 halaman saja. Namun segala aspek dari bisnis katering telah Anda pikirkan.
E. Aspek Keuangan
Pada aspek keuangan ini, bisnis kami mendapat modal dari bagi modal yang terdiri dari 5 orang, per orangnya mengeluarkan modal Rp 1.000.000,00. Jadi Modal awal kita sebesar Rp 5.000.000,00. Berikut ini kita tampilkan proyeksi keuangan kita dalam 1 bulan.
Proyeksi Keuangan 1 bulan
1. Kas Rp 5.000.000,00
Modal Rp 5.000.000,00
(Setoran untuk modal awal)
2. Perlengkapan Rp 1.000.000,00
Kas Rp 1.000.000,00
(Pembelian Perlengkapan)
3. Peralatan Rp 500.000,00
Kas Rp 500.000,00
(Pembelian Peralatan)
Proyeksi Penjualan dalam 1 bulan
Minimal mendapat 4 kali pesanan
2 x Partai Besar (Minimal 200 Porsi @ Rp 7.500,00)
2 x (200 Porsi x Rp 7.500,00) = Rp 3.000.000,00
2 x Partai Kecil (Minimal 50 Porsi @ Rp 8.000,00)
2 x (50 Porsi x Rp 8.000,00) = Rp 800.000,00 +
Perkiraan Pendapatan minimal 1 bulan Rp 3.800.000,00
Jurnal Transaksi dalam 1 bulan
1. Biaya Angkut (4 @ Rp 50.000,00) Rp 200.000,00
Kas Rp 200.000,00
2. Biaya Tenaga Kerja (5 orang @ Rp 50.000,00 x 4 Pesanan)
Biaya Tenaga Kerja Rp 1.000.000,00
Kas Rp 1.000.000 ,00
3. Biaya Bahan
Rp 4.000,00 x 500 Porsi = Rp 2.000.000,00
Biaya Bahan Baku Rp 2.000.000,00
Kas Rp 2.000.000,00
Laporan Laba /Rugi dalam 1 Bulan
Pendapatan
Porsi Besar 2 x(200 Porsi x Rp 7.500,00) =Rp 3.000.000,00
Porsi Kecil 2 x (50 Porsi x Rp 8.000,00) =Rp 800.000,00 +
Rp 3.800.000,00
Biaya-biaya
Biaya Angkut Rp 200.000,00
Biaya Tenaga Kerja Rp 1.000.000,00
Biaya Bahan Baku Rp 2.000.000,00 +
Rp 3.200.000,00 +
Laba Rp 600.000,00
PETUNJUK MEMBUAT RENCANA BISNIS
Tuesday, 21. August 2007,
Sebuah rencana bisnis adalah peta dalam menjalankan bisnis anda. Ini adalah rencana yang akan menuntun anda mengenai APA yang akan anda kerjakan, KAPAN dan BAGAIMANA mengerjakannya. Sebuah rencana bisnis juga akan membantu anda dalam melihat lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan anda rintis, siapa saja yang akan menjadi pelanggan anda, dan apa produk atau jasa yang akan anda tawarkan.
Jika anda berencana untuk meminjam dana untuk memulai bisnis anda, entah itu dari bank atau investor, maka anda harus membuat rencana bisnis yang resmi (formal business plan). Rencana bisnis yang resmi akan memberikan summary dari bisnis dan market anda, kemudian akan membahas secara detil tentang produk anda, pelanggan dan pangsa pasar (market), supplier, estimasi keuntungan, analisa persaingan usaha, dan lain-lain. Rencana bisnis resmi ini dapat mencapai 20 halaman dan butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikannya.
Di lain pihak, pemilik usaha kecil tidak perlu membuat rencana bisnis resmi untuk memulai usahanya. Seringkali mereka membuat rencana bisnis dalam bentuk catatan saat melakukan brainstorming atau dalam bentuk outline. Untuk memulai, ini sudah cukup.
Hal yang terpenting adalah menulis sebuah rencana. Sering kali pemilik usaha kecil memulai bisnisnya tanpa rencana sama sekali, sehingga ide-ide mereka menjadi kabur dan mereka tidak tahu apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Dengan menulis sebuah rencana, meskipun itu berupa catatan-catatan brainstorming, anda akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai jenis bisnis yang anda inginkan, serta bagaimana bisnis itu harus berkembang sejalan dengan waktu.
Berikut adalah hal-hal yang harus anda pikirkan saat menulis rencana bisnis anda:
1. Usaha apa yang akan anda mulai ? Toko ? Jasa professional ? Website Online ?
2. Apa tujuan dari bisnis anda ? Sebuah bisnis dapat dimulai karena kesenangan belaka, tetapi bila anda ingin mendapat keuntungan, anda harus tahu mengapa anda memulai bisnis anda. Apakah untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari pelanggan ? Atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya ?
3. Bagaimana bisnis anda akan menghasilkan uang ? Apakah anda akan menjual produk, dan jika ya apa ? Anda akan mendapat produk itu dari mana ? Pada harga berapa anda akan membeli produk itu dan berapa anda akan menjualnya ?
4. Siapa sajakah yang akan menjadi pelanggan anda ? Mengenal pelanggan anda adalah hal yang utama dalam menulis sebuah rencana bisnis. Jika anda tahu bahwa pelanggan anda adalah mereka dengan penghasilan terbatas, tentu anda tidak bisa menjual produk atau jasa dengan harga jutaan rupiah. Mengetahui siapa pelanggan anda, juga akan membantu dalam menjalankan kegiatan advertising dan marketing anda.
5. Bagaimana anda akan mendapatkan pelanggan tersebut ? Misalnya, apakah anda berencana untuk menelponnya satu persatu, atau anda akan merekrut tim penjualan yang hebat ? Anda harus tahu bagaimana anda akan mendapatkan pelanggan. Jika tidak, bisnis anda tidak akan berkembang.
Tentu saja poin-poin di atas hanyalah langkah dasar dalam membuat sebuah rencana bisnis, akan tetapi poin-poin tersebut adalah yang terpenting.
Langganan:
Postingan (Atom)
